INDEPOLIS

Oleh : Syaiful Bahari (Ketua Dewan Pengurus Nasional PPR)

Beberapa waktu yang lalu Kanwil Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia NAD telah meloloskan 12 partai lokal sebagai bagian dari realisasi kesepakatan damai Aceh antara GAM dengan pemerintah Indonesia. Kehadiran partai lokal di Aceh secara tidak langsung menandai perubahan anatomi sistem kepartaian di Indonesia. Keberadaan partai lokal sebenarnya sudah lama dikenal di masa demokrasi parlementer pada tahun 1950-an seperti Partai Dayak di Kalimantan yang turut berpartisipasi dalam Pemilu 1955. Hanya saja sejak Orde Baru berkuasa dan jumlah partai dipangkas menjadi tiga partai (Golkar, PDI dan PPP), referensi tentang partai lokal hilang dari sistem kepartaian Indonesia yang kemudian lebih didominasi oleh wacana partai nasional.

Sampai saat ini walaupun partai lokal telah mendapatkan status legalnya dari pemerintah namun posisinya sebagai partai yang mempunyai hak untuk ikut serta dalam Pemilu belum memperoleh kepastian. Masih ada keengganan atau kekhawatiran dari partai-partai nasional melalui fraksinya di DPRD untuk tidak memberikan ruang gerak yang lebih luas pada partai lokal untuk memasuki arena politik Pemilu. Mengingat ketika Pilkada banyak kandidat dari partai-partai nasional dikalahkan oleh calon independen. Kenyataan ini membuat mereka untuk bersikap lebih hati-hati lagi dalam mengahadapi partai lokal dalam pemilihan legislatif. (more…)