INDEPOLIS

presentasi peserta kursus

Ini adalah rangkaian dari kegiatan uji coba membahas draft buku saku tentang Sosial Demokrasi (Sosdem) Indonesia yang akan diterbitkan oleh INDEPOLIS. Sumatera Utara menjadi wilayah pertama yang menjadi target uji coba, diikuti oleh 18 orang pimpinan Organisasi Rakyat (OR) dari tiga kabupaten (Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Labuhanbatu).

Pembahasan dimulai dengan menggali pengalaman para pimpinan OR yang sejak tahun 2000-an sudah jatuh bangun menjalankan berbagai agenda organisasi demi memperjuangkan hak-hak azasinya. “Heran ya, pemerintahan sudah berganti, katanya suah reformasi, tapi nasib kita tetap saja sengsara,” ujar Badrik, salah seorang peserta dari Serikat Nelayan Merdeka (SNM) Serdang Bedagai.

“Kami juga, bahkan sudah ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tapi tetap saja pemerintah tidak sungguh-sungguh melindungi perempuan,” sambung Indrawati, dari Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu.

Begitulah, semua peserta menyampaikan pengalaman mereka tentang hasil-hasil yang dicapai oleh OR masing-masing.

Dari sini, Lely Zailani yang menjadi salah seorang fasilitator diskusi memberikan komentar. “Ini salah satu permasalahannya. Selama ini, kita selalu berjuang di wilayah “kita” sendiri, yaitu wilayah komunitas atau masyarakat. Padahal, kalau kita memperjuangkan hak, memperjuangkan kesejahteraan, kita harus masuk juga dalam wilayah Negara (pemerintahan) dan memasuki juga wilayah pasar. Bagaimana watak Negara dan pasar di sekitar kita ? apakah sudah mendukung upaya perjuangan kita mendapatkan hak untuk hidup sejahtera ?”

Dari sinilah akhirnya diskusi bergulir. Sudarno, Dewan Pengurus Nasional PPR mulai menyampaikan uraiannya tentang “watak masyarakat, watak Negara dan pasar”.

Akhirnya, kursus dasar tentang social demokrasi Indonesia yang berlangsung selama empat hari (21-24 Oktober 2009) di Parapat Danau Toba itu berhasil memberikan perspektif baru kepada peserta, untuk mengenali bagaimana system pemerintahan ini dijalankan melalui sistem politiknya, bagaimana kebijakan pasar dijalankan dengan sistim yang kapitalistik sehingga membentuk watak masyarakat antara lain menjadi lebih suka jalan pintas (pragmatis) dan konsumsif.

Selama empat hari kursus, peserta baru memahami watak-watak tersebut. Mereka menyebutkan satu per satu bagaimana watak Negara yang diwakili oleh pemerintahan, undang-undang dan partai politik yang bekerja membangun Indonesia.

“Ya, semua berwatak mementingkan diri sendiri atau sekelompok elit tertentu. Nilai-nilai kebersamaan (solidaritas) sudah hilang, semua dapat digantikan dengan uang. Gotong royong dapat diganti dengan uang, kita memilih pemimpin yang membayar suara kita paling besar, kalau punya duit bisa bikin partai, kalau punya duit bisa berkuasa. DPR dan pemerintah membikin undang-undang yang lebih menguntungkan pengusaha. Sudah separah inikah kondisi kita,?”

Sebuah pertanyaan yang diajukan untuk diri mereka sendiri sepanjang kurus berlangsung.***