INDEPOLIS

Oleh : Syaiful Bahari (Ketua Dewan Pengurus Nasional PPR)

Setiap kali diskusi atau seminar  selalu mengemuka pertanyaan mengapa “gerakan kiri” atau “partai kiri” sampai saat ini belum muncul di Indonesia? Sekalipun itu partai-partai yang lebih moderat seperti Partai Sosial Demokrat. Bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Latin Amerika dan Asia lainnya gerakan politik kiri di Indonesia jauh tertinggal walaupun sudah memasuki fase demokrasi yang dimulai sejak tahun 1999 melalui Pemilu multi partai sederhana. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sulitnya pertumbuhan kekuatan kiri di Indonesia baik dalam arena politik nasional maupun gerakan sosial? Tulisan ini sedikit memberikan refleksi mengapa kondisi seperti ini kita alami.

Dapat dikatakan tradisi gerakan politik kiri di Indonesia telah hilang sejak tahun 1965. Bila tahun 1926 dan 1948 penghancuran gerakan kiri dilakukan hanya terbatas pada PKI yang dituding sebagai pelaku pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintah Republik yang baru lahir Agustus 1945, maka pada tahun 1965 penghancuran gerakan kiri dilakukan secara massif dan sistematis oleh rezim Orde Baru (Orba). Tidak hanya PKI beserta Ormas-ormasnya saja yang dimusnahkan, tetapi hampir semua kekuatan massa dan politik yang menganut paham kiri walaupun dalam prakteknya berseberangan dengan PKI turut serta terkena imbas gerakan pembersihan kekuatan kiri yang dilakukan oleh rezim Orba.

Penghancuran yang bersifat massif dan sistematis ini telah menimbulkan trauma yang mendalam dan berjangka lama bagi masyarakat Indonesia. Situasi ini yang sedikit membedakan pengalaman Indonesia dengan pengalaman gerakan kiri di negara-negara lain. Negara-negara di Amerika Latin misalnya, walaupun pernah mengalami represi di bawah rezim militer, kekuatan politik kiri mereka tidak sepenuhnya habis, sebagian mereka masih terorganisir dengan baik sampai mereka memperoleh kembali ruang demokrasi dan memenangkan Pemilu parlemen maupun pemilihan presiden, seperti Lula di Brasil, Chavez di Venezuela, Evo Morales di Bolivia, dan sederet lagi contoh-contoh keberhasilan mereka di kawasan Amerika Latin.

Di Indonesia setelah pembersihan politik tahun 1965 tidak ada lagi tersisa kekuatan politik kiri ataupun gerakan sosial kiri. Penghancuran ini dilakukan melalui empat jalur: Politik, ekonomi, sosial dan budaya. Keempat jalur ini memiliki dampak yang besar dan efektif untuk mencegah kembali kemunculan kekuatan politik kiri di Indonesia.

Di jalur politik, rezim Orba telah mengeluarkan dan memberlakukan TAP MPRS No. XXV tahun 1967 tentang pelarangan ideologi dan ajaran Marxisme-Leninisme di Indonesia. Pelarangan ini tidak hanya berdampak pada matinya keberadaan gerakan kiri tetapi juga mundurnya atau tidak berkembangnya teori-teori dan analisa politik dari perspektif kiri untuk memahami dinamika politik, ekonomi dan sosial di Indonesia. Lebih jauh dari itu, rezim Orba dalam rangka konsolidasi kekuasaan politik memaksa partai-partai politik yang berhaluan kanan-tengah untuk melakukan fusi menjadi dua partai yaitu PDI mewakili kepentingan nasionalis dan PPP mewakili kepentingan Islam. Hal yang sama juga dialami Ormas-ormas sektoral, setelah pelarangan Ormas-ormas yang menjadi underbow partai-partai tahun 1950-an, pasca 1965 kepentingan sektoral hanya boleh diwakilkan HKTI untuk petani, SPSI untuk buruh dan HNSI untuk nelayan.

Di jalur sosial budaya deideologisasi masyarakat dilakukan melalui pencitraan negatif tentang sejarah demokrasi liberal 1950-an dan peristiwa 1965. Dalam buku-buku sejarah, film-film dan di bangku-bangku sekolah selalu diperlihatkan tentang keburukan dua periode tersebut. Rezim Orba berupaya mengubah dan membentuk ulang memori kolektif masyarakat dan bangsa tentang sejarah gelap yang pernah dialami yang mengakibatkan Indonesia mengalami krisis politik dan keterpurukan ekonomi. Strategi ini dirasakan sangat efektif hingga sampai sekarang memori kolektif masyarakat terhadap peristiwa 1965 masih didominasi pemahaman sejarah versi Orba. Resistensi sebagian masyarakat terhadap paham dan gerakan kiri tidak berubah walaupun setelah reformasi sudah banyak film-film dan analisa-analisa pembanding serta terbitan buku-buku kiri secara legal.

Sementara di jalur ekonomi, keberhasilan sementara rezim Orba dalam pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi telah menciptakan kelas menengah baru yang lebih pragmatis dan apolitis. Di pedesaan dan sebagian perkotaan yang selama ini menjadi basis terkuat gerakan kiri mesin ekonomi Orba telah membuka banyak kegiatan-kegiatan off farm dan sektor informal perkotaan di luar sektor ekonomi formal. Walaupun diferensiasi kelas sosial di pedesaan cenderung semakin menguat tetapi golongan buruh tani dan petani penggarap masih bisa menutupi kebutuhan hidupnya dari pendapatan hasil kegiatan off farm. Demikian juga di perkotaan, golongan miskin perkotaan yang tidak terserap di sektor formal banyak mendapatkan peluang di kegiatan sektor informal. Sementara pembentukan kelas buruh industri relatif masih kecil sehingga belum menunjukkan gerakan buruh yang massif.

Kondisi ini diperburuk oleh pergeseran gerakan kelas menengah perkotaan seperti mahasiswa dan kaum intelektual yang telah terputus dan tidak lagi mempunyai hubungan kuat dengan basis akar rumput. Selama tiga puluh tahun lebih Orba menerapkan depolitisasi dan deideologisasi kepada kelas menengah perkotaan yang secara efektif mendorong pergeseran orientasi gerakan ke arah “gerakan moral”. Memang dapat dipahami pada periode tersebut tidak mungkin bagi aktivis menengah perkotaan menggunakan partai politik atau Ormas formal sebagai alat perjuangannya. Gerakan mengkritik dan menggugat kebijakan Orba lebih banyak dilakukan secara sporadis dan insidental melalui aksi-aksi terbatas dan terpisah-pisah. Gerakan tersebut tidak memiliki agenda politik jangka panjang dan tidak tepimpin secara politik. Malahan sebaliknya, gerakan kelas menengah perkotaan lebih menyerukan untuk melakukan boikot Pemilu melalui gerakan Golput. Selebihnya sebagian mereka memilih aktif dalam dunia NGO yang secara umum menganut prinsip non partisan.

Walaupun di pertengahan tahun 1998 gerakan tersebut dianggap berhasil menumbangkan rezim Suharto melalui gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa, fenomena kemunculan gerakan politik kiri tidak terjadi, padahal ruang demokrasi telah terbuka terutama melalui Pemilu 1999. Dari ratusan partai politik yang mendaftarkan diri dan puluhan yang ikut Pemilu hanya satu partai yakni Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang secara eksplisit mewakili kepentingan kekuatan politik kiri. Namun kondisi phisikologis masyarakat secara subtansial masih belum berubah. Justru pada Pemilu 1999 partai-partai tradisional baru baik yang berhaluan nasionalis dan agama mendapat ruang politik yang lebih kuat. Dan banyak sisa basis-basis kelompok kiri yang secara ideologis seharusnya mendukung partai kiri dalam kenyataannya cenderung memilih partai-partai tradisional seperti PDIP, PKB atau PDS.

Sementara itu, aktivis-aktivis yang mengklaim dirinya kiri yang berasal dari generasi baru (pasca 1965) dan tidak punya hubungan dengan sejarah politik 1965 tidak lagi mewarisi tradisi gerakan kiri sebagaimana yang dimiliki aktivis gerakan kiri sebelum kemerdekaan dan selama periode 1950-an. Generasi baru ini lebih banyak belajar tentang teori dan analisa kiri dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang tidak diterbitkan secara resmi, namun praktek politik mereka tetap “liberal”. Wacana-wacana kiri yang berkembang di kalangan aktivis tidak melahirkan tradisi militansi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pengorganisasian massa kelas pekerja baik di perkotaan maupun pedesaan. Kalaupun ada yang melakukan kerja-kerja pengorganisasian di rakyat lebih menggunakan frame work NGO berdasarkan program atau proyek pemberdayaan masyarakat, tidak dalam kerangkan gerakan politik jangka panjang sehingga tidak ada kepemimpinan politik gerakan kiri.

Hilangnya tradisi bekerja di tengah-tengah massa rakyat dengan penuh kesabaran dan ketekunan inilah yang menyebabkan aktivis-aktivis kiri menjadi terasing dan mengalami keterputusan dengan massa rakyat. Kalaupun ide-ide tentang partai politik kiri dikembangkan oleh bebrapa kalangan namun semua itu tetap masih terbatas pada wacana. Diskusi tentang partai kiri selama ini juga lebih banyak diwarnai oleh pandangan-pandangan partai kiri tradisional yang telah ada seperti Partai Komunis atau Partai Sosialis di berbagai negara. Padahal partai-partai tersebut juga saat ini mengalami kemerosotan populeritasnya terutama di kawasan Eropah.

Fenomena yang cukup menarik di Indonesia saat ini adalah di tengah-tengah arus demokrasi yang seharusnya kekuatan politik kiri dengan berbagai kritik dirinya bisa mengambil peluang untuk bengkit kembali tetapi justru kekuatan politik kanan dan fundamenlais serta pro status quo yang semakin menguat dalam arena politik lokal dan nasional. Tetap bertahannya suara Golkar dalam Pemilu 2004 dan meningkatnya suara PKS dalam legislatif dan Pilkada menunjukkan bandul pendulum politik Indonesia saat ini mengarah pada kekuatan konservatif dan kanan. Menguatnya kembali kekuatan-kekuatan politik tersebut dikarenakan kekosongan kesadaran politik baru di masyarakat akibat dari depolitisasi yang cukup lama. Ditambah lagi partai-partai tradisional sekuler seperti partai-partai nasionalis semakin mengalami kebangkrutan dan perilaku elit-elit politik yang buruk semakin membuat rakyat frustasi dengan keberadaan partai-partai politik. Kefrustasian dan kekosongan kesadaran politik ini kemudian diisi oleh kekuatan politik kanan-fundamentalis untuk mengalihkan ketidakpuasan masyarakat terhadap partai-partai politik sekuler.

Karena dari refleksi sebagaimana yang dipaparkan di atas, kiranya perlu bagi aktivis dan gerakan yang mengklaim dirinya kiri untuk segera mengkoreksi diri dengan beberapa hal: Pertama, perlu ada reintrepetasi baru atas teori-teori kiri dalam konteks situasi masyarakat Indonesia saat ini. Harus dihindari cara pandang dogmatis apalagi doktrin atas teori-teori kiri dalam membangun platform gerakan kiri di Indonesia. Amerika Latin, Asia dan beberapa negara Afrika merupakan contoh yang baik bagaimana gerakan politik kiri mereka telah diintrepetasi ulang berdasarkan kondisi obyektif negara dan masyarakat mereka. Kedua, harus dibangun tradisi militansi kerja-kerja pengorganisasian rakyat dan menyambungkan kembali kekuatan kelas menengah progresif dengan kekuatan massa di perkotaan dan pedesaan. Bagaimanapun juga gerakan rakyat tetap membutuhkan kepemimpinan politik dari kelas menengah progresif. Ketiga, gerakan-gerakan progresif baik dalam bentuk gerakan sosial di lokal dan nasional harus ditransformasikan menjadi kekuatan politik baru agar gerakan tersebut terpimpin secara politik dan memiliki agenda politik jangka panjang.***