INDEPOLIS

Suasana Diskusi

Keyakinan dan pilihan terhadap sebuah idiologi gerakan rakyat harus diimplementasikan dalam setiap strategi dan tindakan (bergerakan). Oleh karena itu, secara konseptual, idiologi itu juga harus ditawarkan terbuka dalam sebuah transaksi social dan politik.

Bagi Indepolis, sebagai lembaga yang memikul mandate menjadi lembaga kajian dan pendidikan politik terpercaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai sosial demokrasi (sosdem), berbagai upaya untuk membangun transaksi social tentang idiologi sosdem sebagai alternative idiologi gerakan harus dilakukan secara terbuka dan terus-menerus.

Dalam rangka itulah, tanggal 31 Juli 2009 lalu INEPOLIS menyelenggarakan diskusi  dengan topic khusus “Gerakan Sosdem Pasca Pemilu Indonesia”. Read the rest of this entry →

Jakarta, 2 September 2009.

Posted by : humas on 2009/9/2 16:20:00

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan sistem pelaporan online. Sistem ini memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan warga negara asing, untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui internet. Peresmian sistem pelaporan online ini dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Mochammad Jasin pada 2 September 2009, di gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta.

Mochammad Jasin mengatakan, setiap orang yang mendengar dan melihat ada korupsi dalam berbagai bentuk, misalnya suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan tindakan lain yang melanggar hukum serta merugikan keuangan negara, bisa melaporkan dengan mudah dan sangat aman. “KPK Online Monitoring System ini memungkinkan pelapor memberikan laporan tanpa harus menyertakan identitas diri sehingga rahasia identitas pelapor terjamin,” kata Jasin.

Setiap orang dapat membuka akun melalui situs KPK, www.kpk.go.id, kemudian mendapatkan kotak komunikasi rahasia tanpa membuka identitas. Akun tersebut memungkinkan KPK untuk tetap berhubungan dengan para pelapor tanpa identitas, terutama jika diperlukan informasi tambahan untuk investigasi lebih lanjut. Yang tak kalah pentingnya, melalui akun tersebut, pelapor juga dimungkinan untuk mengetahui kemajuan laporan mereka.

Selain agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengadukan dugaan pidana tindak korupsi, sistem ini juga memungkinkan masyarakat melaporkan apresiasi kinerja institusi pemerintah dan pegawainya, khususnya masalah pelayanan publik. “Selain itu, termasuk juga untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh staf KPK, karena sistem ini juga terhubung langsung dengan bagian Pengawasan Internal KPK,” tegas Jasin.

Sistem pelaporan online ini merupakan bagian dari proyek Anti-Corruption Clearing House (Pusat Informasi AntiKorupsi) KPK yang merupakan kerja sama teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman yang dilaksanakan oleh KPK dan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (gtz).

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP.
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl HR Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
www.kpk.go.id

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Departemen Sosial (Depsos) tahun 2009 ini membentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di seluruh Indonesia dalam upaya untuk lebih memantapkan program pemberdayaan fakir miskin khususnya, dan pembangunan kesejahteraan sosial pada umumnya.

”TKSK tersebut dibentuk dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan di lapangan,” kata Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Depsos Hartono Laras seusai acara diskusi interaktif mengenai merdeka dari kemiskinan yang diselenggarakan di Depsos, Jakarta, Rabu (2/9).

Sebelum dilaksanakan otonomi daerah, Depsos mempunyai Petugas Sosial Kecamatan (PSK) di seluruh kecamatan di Indonesia. Namun begitu otonomi daerah dilaksanakan, maka mereka sudah tidak ada lagi yang ditempatkan sebagai PSK, karena sudah wewenang pemerintah daerah.

Kemudia n melihat kondisi yang ada, maka Depsos mengangkat TKSK dari unsur masyarakat sebanyak 5.267 di seluruh kecamatan di Indonesia. TKSK tersebut direkrut diutamakan dari Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karena mereka ada persyaratan umurnya yaitu 25-50 tahun, kemudian harus mempunyai motivasi yang tinggi, dan rekrutmennya dimulai dari tingkat kecamatan, kebupaten/kota, provinsi sampai ke Depsos. Menurut nya, saat ini Depsos bekerjasama dengan TNI sedang melakukan pelatihan melalui Balai Diklat Kesejahteraan Sosial, dan di semua Kodam yang dilaksanakan di 12 Rindam, karena Depsos tidak mampu menampung sebanyak 5.267 TKSK itu sendiri. Disamping itu, di Pusdiklat Depsos nanti juga akan diadakan pelatihan bekerjasama dengan Rindam Jaya. Read the rest of this entry →

Hajar Nur Setyowati

Oleh : Hajar Nur Setyowati, hajar.ns@gmail.com

Sore itu di Patehan wetan 3, tidak ada yang lebih mengejutkan dan membuat dahi berkerut selain bahwa saya mendapat jatah bikin kronik tahun 1921 dan 1925. Serasa ketiban sial, karena seumur-umur bisa dibilang terlalu jarang saya baca-baca buku seputaran tahun itu. Itu tahun seharusnya sangat akrab di telinga orang sejarah, karena pergerakan buruh sedang giat-giatnya mogok dan SI sedang hangat-hangatnya merumuskan bentuk organisasi. Tapi begitulan kenyataannya, saya jarang bersentuhan dengan SI, VSTP, PPPB, PFB, juga PKI. Asumsi saya, amat sulit menggarap pekerjaan sejarah bila kita tidak tahu peta minimal peristiwa sejarah kurun itu, demikian pula nasib pekerjaan kronik 1921 dan 1925.

Tapi pekan-pekan ini, saya baru tahu hikmah ketiban sial saya menggarap tahun 1921, karena dalam pekan-pekan ini hampir 3 kali saya temukan vergadering yang dikhususkan bagi kaum SI Perempuan. Kali ini bukan serasa ketiban sial, tapi ketiban durian jatuh alias dewi fortuna. Penjelasan tentang ketiban untung ini akan saya mulai dengan sedikit dongeng ihwal materi skripsi garapan saya. “Gerakan politik perempuan 1930-1941″ adalah judul skripsi saya, tetapi fokus utama pembahasan lebih pada studi komparasi antara gerakan politik Istri Sedar yang cenderung bersifat nonkooperatif dengan gerakan politik Kongres Perempuan Indonesia yang bersifat kooperatif. Read the rest of this entry →

Maria Hartiningsih

Oleh : Maria Hartiningsih

Kesan kuat ketika bertemu dengan Taty Almeida (79) dan Aurora Morea (84) adalah betapa usia biologis tak mampu menggerus semangat juang kedua perempuan itu. Jabat tangan mereka terasa hangat dan kuat, suaranya tegas, meski matanya memancarkan suatu rasa yang sulit diterjemahkan dalam kata-kata.

Barangkali itulah luka yang tak tersembuhkan dari para ibu yang anak-anaknya dihilangkan junta militer di Argentina tahun 1976-1983, diawali pada masa pemerintahan Jenderal Jorge Rafael Videla. Sekitar 30.000 anak laki-laki, perempuan, suami, cucu, keponakan dihilangkan karena dianggap sebagai pendukung gerakan ”kiri”, dan melakukan kegiatan yang dianggap ”subversif”.

”Kami, para ibu, mengalami penderitaan yang sama setelah anak-anak kami dihilangkan,” ujar Taty.

Meski seperti halnya Aurora, Taty juga mengatakan, ”Mereka yang dihilangkan adalah anak-anak kami,” keduanya tak menolak berbicara tentang anak-anak mereka. Tampaknya mereka menempatkan anak-anaknya secara sosial masih tetap bersama mereka, sebagaimana ingatan yang selalu dihidupi cinta. Anak-anak itu adalah api semangat untuk terus berjuang demi pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan.

Mereka bergabung dengan The Mothers of the Plaza the Mayo pada tahun 1976. Aurora kehilangan putrinya, Susana Elena Pedivri de Bronzel, dan menantunya pada 27 Juli 1976 menyusul ibu dari menantunya dan menantu laki-laki yang lain. Read the rest of this entry →