INDEPOLIS

Social justice, sometimes called civil justice, refers to the concept of a society in which “justice” is achieved in every aspect of society, rather than merely the administration of law. It is generally thought of as a world which affords individuals and groups fair treatment and an impartial share of the benefits of society. (Different proponents of social justice have developed different interpretations of what constitutes fair treatment and an impartial share.) It can also refer to the distribution of advantages and disadvantages within a society.^{[citation needed]}

Social justice is both a philosophical debate and an important issue in politics, religion and civil society. Most individuals wish to live in a just society, but different political ideologies have different conceptions of what a ‘just society’ actually is. The term “social justice” is often employed by the political left to describe a society with a greater degree of economic egalitarianism, which may be achieved through progressive taxation, income redistribution, or even property redistribution, policies aimed toward achieving that which developmental economists refer to as equality of opportunity and equality of outcome.

Social justice features as an apolitical philosophical concept (insofar as any philosophical analysis of politics can be free from bias) in much of John Rawls‘ writing. It is a part of Catholic social teaching and is one of the Four Pillars of the Green Party upheld by the worldwide green parties. Some of the tenets of social justice have been adopted by those who lie on the left or center-left of the political spectrum (e.g. socialists, social democrats, etc). Social justice is also a concept that some use to describe the movement towards a socially just world. In this context, social justice is based on the concepts of human rights and equality. Read the rest of this entry →

Oleh : Syaiful Bahari (Ketua Dewan Pengurus Nasional PPR)

Setiap kali diskusi atau seminar  selalu mengemuka pertanyaan mengapa “gerakan kiri” atau “partai kiri” sampai saat ini belum muncul di Indonesia? Sekalipun itu partai-partai yang lebih moderat seperti Partai Sosial Demokrat. Bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Latin Amerika dan Asia lainnya gerakan politik kiri di Indonesia jauh tertinggal walaupun sudah memasuki fase demokrasi yang dimulai sejak tahun 1999 melalui Pemilu multi partai sederhana. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sulitnya pertumbuhan kekuatan kiri di Indonesia baik dalam arena politik nasional maupun gerakan sosial? Tulisan ini sedikit memberikan refleksi mengapa kondisi seperti ini kita alami.

Dapat dikatakan tradisi gerakan politik kiri di Indonesia telah hilang sejak tahun 1965. Bila tahun 1926 dan 1948 penghancuran gerakan kiri dilakukan hanya terbatas pada PKI yang dituding sebagai pelaku pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintah Republik yang baru lahir Agustus 1945, maka pada tahun 1965 penghancuran gerakan kiri dilakukan secara massif dan sistematis oleh rezim Orde Baru (Orba). Tidak hanya PKI beserta Ormas-ormasnya saja yang dimusnahkan, tetapi hampir semua kekuatan massa dan politik yang menganut paham kiri walaupun dalam prakteknya berseberangan dengan PKI turut serta terkena imbas gerakan pembersihan kekuatan kiri yang dilakukan oleh rezim Orba. Read the rest of this entry →

Oleh : Syaiful Bahari¹

Sungguh ironis di tengah gelombang demokratisasi di sebagian besar negara partai politik  dari waktu ke waktu semakin kehilangan populeritasnya di mata masyarakat.  Padahal partai politik merupakan salah satu pilar dari sistem demokrasi. Menurunnya populeritas partai politik tidak hanya merupakan gejala nasional seperti pengalaman Indonesia tetapi hampir menjadi gejala umum baik di negara-negara demokrasi lama maupun di negara-negara demokrasi baru.

Di negara-negara industri maju yang memiliki sejarah demokrasi yang cukup panjang animo masyarakat terhadap partai semakin berkurang terutama di kalangan golongan muda. Di Amerika Latin hanya 1 dari 5 orang yang masih percaya dengan partai politik, sementara 45 persen tidak percaya, di Korea Selatan 4 dari 5 orang tidak percaya dengan partai, dan di negara-negara pasca Komunis 7 dari 8 orang tidak percaya dengan partai. Erosi kepercayaan masyarakat tidak hanya terhadap partai tetapi juga lembaga legislatif. Di Korea Selatan dan negara-negara pasca Komunis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif hanya 22 persen, sementara di Amerika Latin rata-rata hanya 28 persen (Larry Diamond dan Richard Gunther, 2001). Read the rest of this entry →

Dari Demokrasi Politik Menuju Demokrasi Sosial

“Kekurangan yang krusial yang diderita oleh ‘elit modern’ di kebanyakan negara, adalah tiadanya hubungan organis antara mereka dengan rakyat, baik di medan politik, sosial maupun budaya, dan bahkan di medan keruhanian dan keagamaan. Karena itu, ketika kita mengatakan bahwa “semua orang menuntut‘semua’ dalam arti potensial dan kemungkinan belaka…”

Pada masa Romawi, tuntutan akan demokrasi dengan pengertian; “Pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat”, tidak seperti sekarang. Tuntutan demokrasi saat itu hanya sebuah upaya untuk mewujudkan satu masyarakat yang tidak mengklasifikasikan anggota masyarakatnya, antara tuan dan hamba, atau kaum ningrat di satu pihak dan budak-budak di pihak lain. Artinya ada tuntutan persamaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Adapun sekarang, konsep demokrasi telah dihubungkan dengan ide tentang pemilu. Maka memberikan ‘hak pilih’ bagi semua individu dalam masyarakat, laki-laki atau perempuan, merupakan sebuah semangat persamaan (egaliter) yang realistis saat ini. Read the rest of this entry →