INDEPOLIS

ARAHAN

DEWAN PENGURUS NASIONAL (DPN)

PARTAI PERSERIKATAN RAKYAT (PPR)

Nomor : 02/08/DPN/2009

Berdasarkan Keputusan Pertemuan Nasional PPR (Agustus 2008) di Jakarta, direncanakan untuk menyelenggarakan Kongres Rakyat PPR pada bulan Oktober 2010. Untuk keperluan tersebut, Dewan Pengurus Nasional Partai Perserikatan Rakyat (DPN-PPR) Telah menetapkan Focus Program PPR Tahun 2009 – 2010 yaitu;

1. Pembangunan infrastruktur berupa fasilitas untuk memperkuat struktur partai.
2. Menata managemen dan pengelolaan administrasi partai.
3. Memperjelas substansi partai terkait idiologi, bentuk, sifat dan lambang serta Garis-garis Besar Haluan Partai.
4. Melakukan komunikasi seluas-luasnya dalam usaha mengakomodasikan komitmen perjuangan partai.

Adapun target yang hendak dicapai dari ke-empat Program Utama itu adalah :

1. PPR mampu menggalang sumber daya (material dan non material) yang dapat digunakan untuk membangun kembali struktur kepengurusan PPR di setiap tingkatan.
2. PPR mampu mengelola segala sumberdaya yang ada dalam sistim administrasi yang rapi, tertib dan mudah dimiliki oleh seluruh unsure partai.
3. PPR mempunyai dasar keyakinan pada ide (idiologi) perjuangan yang jelas dan kuat, sehingga melahirkan bentuk partai yang kuat.
4. PPR mempunyai hubungan komunikasi dan jaringan yang luas dengan berbagai kalangan yang sama idenya (idiologinya), sehingga kerja-kerja PPR semakin mudah dilakukan.

Mengapa PPR masih ingin melanjutkan perjuangannya yang sudah kalah, setelah tidak lolos Verifikasi pada Pemilu 2009 ?

• Karena ide yang hendak diperjuangkan oleh PPR, yaitu “negara dan masyarakat yang ber- keadilan social dan ber-demokrasi” belum terwujud.
• PPR adalah Partai Rakyat yang hendak memperjuangkan “terwujudnya Negara dan Masyarakat yang ber-Keadilan Social dan ber-Demokrasi”.

Mengapa PPR memutuskan demikian ? karena ;

1. Pertama ; selama ini sudah ada ide (idiologi) yang dipilih, diyakini dan hendak diperjuangkan bersama di kalangan PPR, yaitu ; ide bahwa negara dengan segala perangkatnya adalah alat kekuasaan yang bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya dalam mensejahterakan rakyat. Namun karena ide ini belum sepenuhnya terwujud, maka rakyat harus ikut serta (bangkit) untuk memperjuangkan kesejahteraannya, sebagaimana perjuangan masyarakat Sosial Demokrasi di belahan dunia yang lain.
2. Kedua ; kita sudah punya organisasi yang dibangun bersama sebagai alat politik untuk memperjuangkan ide tersebut, yaitu PPR sebagai partai politik.
3. Ketiga ; kita menganut nilai-nilai pokok (prinsip) yang dipegang teguh, yaitu solidaritas antar rakyat (organisasi rakyat), kebebasan dan keadilan social yang juga merupakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Sosial Demokrasi di dunia.

Dengan demikian, kepada seluruh unsure kepengurusan PPR di semua tingkatan diminta untuk terus melakukan berbagai upaya, agar target-target yang hendak kita capai sampai tahun 1010 di atas dapat terpenuhi. Sehingga cita-cita kita membangun PPR sebagai Partai Rakyat dengan ide untuk mewujudkan “Negara dan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dan Berdemokrasi” dapat terwujud, cepat atau lambat.

Demikian Arahan ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan dalam seluruh aktifitas PPR.

Hidup Rakyat! Hidup PPR!

Jakarta, 10 Agustus 2009

SAIFUL BAHARI

Ketua DPN PPR

Cc : Arsip***

Diskusi Bulanan OR - PPR

Menata Ulang PPR

Setelah DPN PPR mengeluarah Arahan Resmi Nomor : 02/08/09 tanggal 10 Agustus 2009 yang mengarahkan agar seluruh unsure kepengurusan PPR mulai menata kembali organisasi di setiap tingkatan. Tanggal 14 Agustus 2009 di kantor Indepolis di Tebet Jakarta. Diskusi pertama membahas masa depan PPR dilakukan dengan utusan pengurus PPR kabupaten Indramayu dan Kota Bandung (Jawa Barat), Deli Serdang (Sumut), DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Hadir enam (6) orang dalam pertemuan ini dan satu orang dari Indepolis yang memfasilitasi diskusi (Lely Zailani). Topik utama adalah memahami isi Arahan DPN-PPR dan menjawab pertanyaan ; “apakah masih bersedia menjadi pengurus PPR dengan tugas baru, menata PPR sebagai partai politik dengan idiologi social demokrasi ?”.

“Dalam Arahan DPN disebutkan bahwa PPR adalah Partai Rakyat yang hendak memperjuangkan “terwujudnya Negara dan Masyarakat yang ber-Keadilan Social dan ber-Demokrasi”. Hal ini diputuskan karena ;

Pertama ; selama ini sudah ada ide (idiologi) yang dipilih, diyakini dan hendak diperjuangkan bersama di kalangan PPR, yaitu ; ide bahwa negara dengan segala perangkatnya adalah alat kekuasaan yang bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya dalam mensejahterakan rakyat. Namun karena ide ini belum sepenuhnya terwujud, maka rakyat harus ikut serta (bangkit) untuk memperjuangkan kesejahteraannya, sebagaimana perjuangan masyarakat Sosial Demokrasi di belahan dunia yang lain.

Kedua ; kita sudah punya organisasi yang dibangun bersama sebagai alat politik untuk memperjuangkan ide tersebut, yaitu PPR sebagai partai politik.

Ketiga ; kita menganut nilai-nilai pokok (prinsip) yang dipegang teguh, yaitu solidaritas antar rakyat (organisasi rakyat), kebebasan dan keadilan social yang juga merupakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Sosial Demokrasi di dunia.

Menurut saya mah, arahan ini cukup jelas. Dan kedatangan saya dalam pertemuan ini adalah karena saya masih berkomitmen untuk meneruskan PPR. Justru selama ini saya tidak punya bahan untuk menjelaskan seperti apa PPR sekarang, kepada kawan-kawan pengurus lainnya,” Demikian tanggapan Budi Juanda, Ketua DPK Bandung.

Hal yang sama disampaikan oleh Hero Gunawan, ketua DPK Indramayu. “Saya bahkan menolak pencalegkan pada Pemilu kemarin, karena saya tidak mau keluar dari PPR. Saya masih pengurus PPR,” tegasnya.

“Jangan ragukan komitmen saya untuk PPR. Karena di Sumut itu yang membangun PPR adalah kami dan saya ikut di dalamnya. Kalau PPR tidak lolos verifikasi, bukan berarti perjuangan kita harus berhenti. Kita jangan mau “kalau dua kali”. Hanya dengan meneruskan pembangunan PPR sebagai partai sosdem, kemenangan dapat kita wujudkan dan kekalahannya dapat kita ukur,” tegas Istuti Lubis, Sekjend DPK Deli Serdang.

Intinya, ke-enam orang pengurus PPR yang datang dalam diskusi ini menyatakan dengan tegas masih bersedia meneruskan pembangunan PPR sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Pertemuan Nasional Agustus 2008.

Pertemuan ini memutuskan agenda bersama (Jawa Barat, Jawa Timur, Sumut dan DKI Jakarta) untuk melakukan verifikasi internal kepengurusan PPR disemua tingkatan dan menyelenggarakan Sekolah Sosdem untuk Pengurus PPR yang akan difasilitasi oleh Indepolis.***