INDEPOLIS

(Bagian 1) – Dikutip dari Buku Saku Membangun Sosial Demokrasi Indonesia – INDEPOLIS-FES Indonesia

1. Pengantar

Reformasi 1998 telah mendorong bangsa Indonesia memasuki tahap demokratisasi. Sebagian besar pengamat menilai proses demokratisasi di Indonesia dianggap sukses dengan bukti mampu meliberalisasikan sistem politik dalam waktu cepat terhadap warisan rezim Orde Baru yang berwatak otoriter dan sentralistik.

Dalam sepuluh kali Pemilu di Indonesia (1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009), Pemilu 1955 patut dicatat dan dibanggakan sebagai Pemilu yang pertama kali berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Memiliki tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat, misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Setelah 1955, hanya Pemilu 1999 yang dinilai paling demokratis, yakni Pemilu yang banyak diikuti oleh partai-partai politik dan tingkat partisipasi pemilih, termasuk pemilih perempuan, yang tinggi. Pemilu tersebut secara radikal telah memperkenalkan struktur politik di Indonesia.

Perubahan lain yang mencolok adalah diselenggarakannya Pemilihan Preseiden/Pilpres dan Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada secara langsung baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya ketika di bawah kekuasaan Orde Baru. Demikian juga dengan kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang kini secara bebas menyuarakan aspirasinya tanpa khawatir dibredel pemerintah. Peran militer yang semasa Orde Baru sangat dominan dan ditakutkan, di bawah Orde Reformasi dikembalikan kepada peran dan fungsinya sebagai institusi pertahanan negara.

Perubahan situasi politik yang dialami Indonesia pada pasca Reformasi tidak terlepas dari arus gelombang demokratisasi yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya yang selama ini kebanyakan di bawah rezim otoriter. Ciri utama dari perubahan tersebut adalah menciptakan liberalisasi di bidang politik, hukum dan pemerintahan. Di Indonesia isu desentralisasi dan otonomi daerah menjadi bagian penting dari agenda demokratisasi. (more…)

Freedom and Soscial Justice an Exhibition Social Democracy

Ideologi Sosial Demokrasi (Sosdem) sebagai cita-cita politik bukanlah gagasan yang baru di Indonesia. Sosdem telah lahir dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sosdem menjadi bagian inspirasi politik kaum pergerakan dalam melawan kolonialisme Belanda dan ketika pembentukan Republik Indonesia. UUD 1945 Pasal 33, Pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 merupakan cermin cita-cita kehadiran Negara Sosdem di Indonesia yakni Negara Kesejahteraan.

Hanya saja sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi sekarang ini yang menjadi era kematian ideologi dan politik aliran di Indonesia, pemikiran sosdem tidak lagi berkembang dan tetap terkubur. Ada beberapa faktor mengapa pemikiran sosdem kurang berkembang terutama di kalangan generasi baru pasca 1965.

Registrasi Peserta

Karena itu masih diperlukan rekonstruksi teori dan model sosdem berdasarkan kontekstualisasi dengan realitas sosial-ekonomi-politik-budaya masyarakat Indonesia. Gerakan sosdem di Indonesia perlu melakukan upaya yang lebih keras dan serius, tidak hanya menjelaskan apa perbedaannya dengan komunisme dan kiri anarkis lainnya, tetapi juga membangun sendiri ideologi sosdem yang cocok dengan bumi Indonesia yang masih bersifat agraris dan belum menuntaskan transformasi industrinya.

Salah Satu Sessi Diskusi

Untuk menjawab tantang di atas, Institute Democracy and Political Justice (INDEPOLIS) bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia serta beberapa kalangan organisasi gerakan lainnya seperti Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia (FSPMI), Universitas Parahyangan Bandung, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Perhimpunan Penggerak Advokasi Kerakyatan untuk Keadilan Sosial (PERGERAKAN) dan Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) menyelenggarakan kegiatan Pameran Sosial Demokrasi, dengan thema : “Sosial Demokrasi Indonesia : Bukan Gagasan Baru, Namun Kalah Bersaing”, (Belajar dari Pengalaman Jerman).

Pameran yang digelar semala tiga hari (11 – 13 Nopember 2009) di Auditorium Universitas Parahyangan Bandung itu, dihadiri oleh 519 orang pengunjung (380 laki-laki; 139 perempuan) dari berbagai kalangan, antara lain Mahasiswa dan Dosen, Organisasi Rakyat (petani dan masyarakat adat), pengurus dan anggota partai politik, media massa, seniman dan masyarakat lainnya.***

Suasana Diskusi

Keyakinan dan pilihan terhadap sebuah idiologi gerakan rakyat harus diimplementasikan dalam setiap strategi dan tindakan (bergerakan). Oleh karena itu, secara konseptual, idiologi itu juga harus ditawarkan terbuka dalam sebuah transaksi social dan politik.

Bagi Indepolis, sebagai lembaga yang memikul mandate menjadi lembaga kajian dan pendidikan politik terpercaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai sosial demokrasi (sosdem), berbagai upaya untuk membangun transaksi social tentang idiologi sosdem sebagai alternative idiologi gerakan harus dilakukan secara terbuka dan terus-menerus.

Dalam rangka itulah, tanggal 31 Juli 2009 lalu INEPOLIS menyelenggarakan diskusi  dengan topic khusus “Gerakan Sosdem Pasca Pemilu Indonesia”. (more…)

Jakarta, 2 September 2009.

Posted by : humas on 2009/9/2 16:20:00

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan sistem pelaporan online. Sistem ini memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan warga negara asing, untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui internet. Peresmian sistem pelaporan online ini dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Mochammad Jasin pada 2 September 2009, di gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta.

Mochammad Jasin mengatakan, setiap orang yang mendengar dan melihat ada korupsi dalam berbagai bentuk, misalnya suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan tindakan lain yang melanggar hukum serta merugikan keuangan negara, bisa melaporkan dengan mudah dan sangat aman. “KPK Online Monitoring System ini memungkinkan pelapor memberikan laporan tanpa harus menyertakan identitas diri sehingga rahasia identitas pelapor terjamin,” kata Jasin.

Setiap orang dapat membuka akun melalui situs KPK, www.kpk.go.id, kemudian mendapatkan kotak komunikasi rahasia tanpa membuka identitas. Akun tersebut memungkinkan KPK untuk tetap berhubungan dengan para pelapor tanpa identitas, terutama jika diperlukan informasi tambahan untuk investigasi lebih lanjut. Yang tak kalah pentingnya, melalui akun tersebut, pelapor juga dimungkinan untuk mengetahui kemajuan laporan mereka.

Selain agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengadukan dugaan pidana tindak korupsi, sistem ini juga memungkinkan masyarakat melaporkan apresiasi kinerja institusi pemerintah dan pegawainya, khususnya masalah pelayanan publik. “Selain itu, termasuk juga untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh staf KPK, karena sistem ini juga terhubung langsung dengan bagian Pengawasan Internal KPK,” tegas Jasin.

Sistem pelaporan online ini merupakan bagian dari proyek Anti-Corruption Clearing House (Pusat Informasi AntiKorupsi) KPK yang merupakan kerja sama teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman yang dilaksanakan oleh KPK dan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (gtz).

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP.
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl HR Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
www.kpk.go.id

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Departemen Sosial (Depsos) tahun 2009 ini membentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di seluruh Indonesia dalam upaya untuk lebih memantapkan program pemberdayaan fakir miskin khususnya, dan pembangunan kesejahteraan sosial pada umumnya.

”TKSK tersebut dibentuk dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan di lapangan,” kata Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Depsos Hartono Laras seusai acara diskusi interaktif mengenai merdeka dari kemiskinan yang diselenggarakan di Depsos, Jakarta, Rabu (2/9).

Sebelum dilaksanakan otonomi daerah, Depsos mempunyai Petugas Sosial Kecamatan (PSK) di seluruh kecamatan di Indonesia. Namun begitu otonomi daerah dilaksanakan, maka mereka sudah tidak ada lagi yang ditempatkan sebagai PSK, karena sudah wewenang pemerintah daerah.

Kemudia n melihat kondisi yang ada, maka Depsos mengangkat TKSK dari unsur masyarakat sebanyak 5.267 di seluruh kecamatan di Indonesia. TKSK tersebut direkrut diutamakan dari Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karena mereka ada persyaratan umurnya yaitu 25-50 tahun, kemudian harus mempunyai motivasi yang tinggi, dan rekrutmennya dimulai dari tingkat kecamatan, kebupaten/kota, provinsi sampai ke Depsos. Menurut nya, saat ini Depsos bekerjasama dengan TNI sedang melakukan pelatihan melalui Balai Diklat Kesejahteraan Sosial, dan di semua Kodam yang dilaksanakan di 12 Rindam, karena Depsos tidak mampu menampung sebanyak 5.267 TKSK itu sendiri. Disamping itu, di Pusdiklat Depsos nanti juga akan diadakan pelatihan bekerjasama dengan Rindam Jaya. (more…)