INDEPOLIS

Sejarah mencatat Boven Digoel (kemudian disebut Boven Digul) sebagai bagian integral dalam lintasan sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Di tempat itu banyak bukti sejarah yang terdiam kaku tak terawat. Padahal, benda-benda bernilai historis itu merupakan alat bukti, bahkan bisa dijadikan bahan pelajaran sejarah perjuangan pendiri bangsa ini bagi generasi sekarang.

ejarah mencatat pula, pada zaman Belanda, Digul merupakan tempat yang menakutkan, jauh terisolasi di tengah lebatnya hutan belantara. Mengerikan. Bukan hanya karena alamnya demikian keras, namun juga ada siksaan kaum kolonialis, ada tangisan kesedihan, kegeraman dan kertakan gigi, bahkan darah yang tertumpah untuk sebuah perjuangan membebaskan diri dari belenggu kolonialis.

Kini, Boven Digul bukanlah Digul yang dulu. Saat ini Digul telah menjadi kabupaten baru yang disebut Kabupaten Boven Digul.

Bila ditilik sejarahnya, sesungguhnya ada hal yang terlupakan. Nusantara ini seharusnya dihitung dari Sabang di ujung barat, hingga Boven Digul di ujung timur, sebagai bingkai Negara Kesatuan RI.

Melalui catatan sejarah itulah kita diingatkan bingkai Negara Kesatuan RI sudah saatnya diperlebar hingga ke Boven Digul, sehingga tempat itu tidak boleh dilupakan.

Kota Sejarah

Kabupaten Boven Digul dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002, hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke, bersamaan dengan sejumlah kabupaten lain di bagian selatan Pulau Cenderawasih, yakni Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. Kabupaten Boven Digul tercatat sebagai salah satu kabupaten di wilayah Perbatasan RI – Papua Nugini, dengan ibu kotanya di Tanah Merah.

Kabupaten Boven Digul, terdiri atas Distrik Kouh, Distrik Waropko, Distrik Mindiptana, Distrik Jair, dan Distrik Mandobo, yang akan bertambah dengan sejumlah distrik karena pemekaran. Wilayah itu juga terdiri atas 88 kampung, namun juga akan ada penambahan seiring kebutuhan dan perkembangan kemasyarakatan dan perencanaan Tata Pemerintahan dan Pembangunan.

Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2002, disebutkan kabupaten ini mempunyai batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Distrik Suator Kabupaten Asmat, dan Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini. Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Muting dan Distrik Okaba Kabupaten Merauke. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Edera, Distrik Obaa, dan Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi.

Semasa penjajahan Belanda, Kabupaten Boven Digul, yang dahulu dikenal dengan sebutan Digul Atas, merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Digul Atas, terletak di tepi Sungai Digul Hilir, Tanah Papua bagian selatan.

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 4, disebutkan Boven Digoel dipersiapkan dengan tergesa-gesa oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menampung tawanan “pemberontakan November 1926″. Boven Digul kemudian digunakan pula sebagai tempat pembuangan pemimpin-pemimpin pergerakan nasional. Jumlah tawanannya tercatat 1.308 orang.

Tokoh-tokoh pergerakan nasional yang pernah dibuang ke sana antara lain Sayuti Melik (1927-1938), Mohammad Hatta (1935-1936), Muchtar Lutffi, Ilyas Yacub (tokoh Permi dan PSII Minangkabau).

Luas Boven Digul sekitar 10.000 hektare. Daerah itu berawa-rawa, berhutan lebat, dan sama sekali terasing. Hubungan ke daerah lain sulit, kecuali melalui laut. Berbagai suku Irian (Papua) yang masih primitif berdiam di sepanjang tepian sungai.

Karena belum tersedia sarana kesehatan, penyakit menular sering berjangkit. Penyakit malaria membawa banyak korban dengan serangan demam dan kencing hitam. Sebagai contoh, Ali Arkham meninggal dunia karena penyakit ini.

Tempat pembuangan pejuang kemerdekaan itu terbagi atas beberapa bagian, yakni Tanah Merah, Gunung Arang (tempat penyimpanan batu bara), zone militer yang juga menjadi tempat petugas pemerintah), dan Tanah Tinggi. Sewaktu rombongan pertama datang, Digul sama sekali belum merupakan daerah permukiman.

Rombongan pertama sebanyak 1.300 orang, sebagian besar dari Pulau Jawa, diberangkatkan pada Januari 1927. Dan akhir Maret 1927 menyusul rombongan yang lain dari Sumatera, jumlahnya ratusan orang. Mula-mula mereka ditempatkan di Tanah Merah. Dua tahun kemudian, melalui seleksi ketat, sebagian dipindahkan ke Tanah Tinggi.

Pada tahun-tahun pertama, ratusan orang meninggal karena kelaparan dan sakit. Penderitaan itu menyebabkan banyak orang buangan mencoba melarikan diri ke Australia. Mereka menggunakan perahu-perahu kecil buatan sendiri, tetapi sedikit saja yang berhasil. Sebagian terpaksa kembali, lainnya mati tenggelam. Selain itu, muara sungai dijaga kapal Belanda, sementara orang Irian, ketika itu menunjukkan sikap tak bersahabat.

Pada waktu Perang Pasifik meletus dan Jepang menduduki Indonesia, tawanan Boven Digul diungsikan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu didasari kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap di Boven Digul. Diharapkan, orang-orang Indonesia yang dibawa ke Australia akan membantu Belanda. Ternyata, tahanan politik itu mempengaruhi serikat buruh Australia untuk memboikot kapal-kapal Belanda yang mendarat di Benua Kanguru. Nantinya setelah Sekutu berhasil memperoleh kemenangan, tawanan itu dikembalikan ke tempat asalnya di Indonesia.

Monumen

Di kabupaten itu ada sejumlah peninggalan Pemerintah Belanda dan juga para tawanan politik ketika itu. Di antaranya rumah sakit Belanda, rumah para bestuur (pengurus), penjara bawah tanah, dan makam tawanan. Untuk untuk mengenang kaum Digulist di kabupaten itu didirikan monumen yang dikenal dengan nama Digul Dalam Tembaga di Taman Makam Pahlawan di Ujung B Desa Sokanggo Distrik Mandobo.

Sayangnya, kata Bupati Boven Digul Yusak Yaluwo, SH, MSi, peninggalan-peninggalan semasa Pemerintahan Hindia Belanda itu, saat ini tak terawat. Peninggalan-peninggalan itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten sebelumnya. Padahal, konsep pendirian bangsa ini sedikitnya pernah tercetus dari Boven Digul, yang merupakan penyatuan ribuan nusa menuju Indo- nesia Raya.

Ketiadaan perhatian terhadap peninggalan sejarah itu menimbulkan kekhawatiran, dalam waktu yang relatif singkat Bangsa Indonesia akan kehilangan sejumlah bukti sejarah perjuangan kemerdekaan, yakni lenyapnya bangunan bersejarah di Tanah Merah di sisi Sungai Digul. Abrasi sungai selebar 500 meter itu menjadi ancaman serius. Makam para tawanan lainnya dikhawatirkan akan hilang lenyap, tanpa pernah tersentuh perawatan. Padahal, sejarah mencatat, para tahanan di daerah itu mempunyai kontribusi “memajukan” penduduk setempat, mulai dari memperkenalkan cara bercocok tanam modern, perdagangan sederhana, hingga membaca dan menulis kepada masyarakat sekitar.

Pembaruan/Gabriel Maniagasi

Tan Malaka atau Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka (lahir di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 19 Februari 1896 – wafat di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, 16 April 1949 pada umur 53 tahun^[1]) adalah seorang aktivis pejuang nasionalis Indonesia, seorang pemimpin komunis, dan politisi yang mendirikan Partai Murba. Pejuang yang militan, radikal dan revolusioner ini banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan perjuangan yang gigih maka ia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang legendaris.

Dia kukuh mengkritik terhadap pemerintah kolonial Hindia-Belanda maupun pemerintahan republik di bawah Soekarno pasca-revolusi kemerdekaan Indonesia. Walaupun berpandangan komunis, ia juga sering terlibat konflik dengan kepemimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tan Malaka menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pembuangan di luar Indonesia, dan secara tak henti-hentinya terancam dengan penahanan oleh penguasa Belanda dan sekutu-sekutu mereka. Walaupun secara jelas disingkirkan, Tan Malaka dapat memainkan peran intelektual penting dalam membangun jaringan gerakan komunis internasional untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara. Ia dinyatakan sebagai “Pahlawan revolusi nasional” melalui ketetapan parlemen dalam sebuah undang-undang tahun 1963.^[rujukan?]

Tan Malaka juga seorang pendiri partai Murba, berasal dari Sarekat Islam (SI) Jakarta dan Semarang. Ia dibesarkan dalam suasana semangatnya gerakan modernis Islam Kaoem Moeda di Sumatera Barat.

Tokoh ini diduga kuat sebagai orang di belakang peristiwa penculikan Sutan Sjahrir bulan Juni 1946 oleh “sekelompok orang tak dikenal” di Surakarta sebagai akibat perbedaan pandangan perjuangan dalam menghadapi Belanda.^[2]

Riwayat

• Saat berumur 16 tahun, 1912, Tan Malaka dikirim ke Belanda.
• Tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru disebuah perkebunan di Deli. Ketimpangan sosial yang dilihatnya di lingkungan perkebunan, antara kaum buruh dan tuan tanah menimbulkan semangat radikal pada diri Tan Malaka muda.
• Tahun 1921, ia pergi ke Semarang dan bertemu dengan Semaun dan mulai terjun ke kancah politik
• Saat kongres PKI 24-25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai.
• Januari 1922 ia ditangkap dan dibuang ke Kupang.
• Pada Maret 1922 Tan Malaka diusir dari Indonesia dan mengembara ke Berlin, Moskwa dan Belanda.

Perjuangan

Pada tahun 1921 Tan Malaka telah terjun ke dalam gelanggang politik. Dengan semangat yang berkobar dari sebuah gubuk miskin, Tan Malaka banyak mengumpulkan pemuda-pemuda komunis. Pemuda cerdas ini banyak juga berdiskusi dengan Semaun (wakil ISDV) mengenai pergerakan revolusioner dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu juga merencanakan suatu pengorganisasian dalam bentuk pendidikan bagi anggota-anggota PKI dan SI (Sarekat Islam) untuk menyusun suatu sistem tentang kursus-kursus kader serta ajaran-ajaran komunis, gerakan-gerakan aksi komunis, keahlian berbicara, jurnalistik dan keahlian memimpin rakyat. Namun pemerintahan Belanda melarang pembentukan kursus-kursus semacam itu sehingga mengambil tindakan tegas bagi pesertanya.

Melihat hal itu Tan Malaka mempunyai niat untuk mendirikan sekolah-sekolah sebagai anak-anak anggota SI untuk penciptaan kader-kader baru. Juga dengan alasan pertama: memberi banyak jalan (kepada para murid) untuk mendapatkan mata pencaharian di dunia kapitalis (berhitung, menulis, membaca, ilmu bumi, bahasa Belanda, Melayu, Jawa dan lain-lain); kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengikuti kegemaran mereka dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan; ketiga, untuk memperbaiki nasib kaum miskin. Untuk mendirikan sekolah itu, ruang rapat SI Semarang diubah menjadi sekolah. Dan sekolah itu bertumbuh sangat cepat hingga sekolah itu semakin lama semakin besar.

Perjuangan Tan Malaka tidaklah hanya sebatas pada usaha mencerdaskan rakyat Indonesia pada saat itu, tapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan para buruh terhadap pemerintahan Hindia Belanda lewat VSTP dan aksi-aksi pemogokan, disertai selebaran-selebaran sebagai alat propaganda yang ditujukan kepada rakyat agar rakyat dapat melihat adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh.

Seperti dikatakan Tan Malaka pada pidatonya di depan para buruh “Semua gerakan buruh untuk mengeluarkan suatu pemogokan umum sebagai pernyataan simpati, apabila nanti menglami kegagalan maka pegawai yang akan diberhentikan akan didorongnya untuk berjuang dengan gigih dalam pergerakan revolusioner”.

Pergulatan Tan Malaka dengan partai komunis di dunia sangatlah jelas. Ia tidak hanya mempunyai hak untuk memberi usul-usul dan dan mengadakan kritik tetapi juga hak untuk mengucapkan vetonya atas aksi-aksi yang dilakukan partai komunis di daerah kerjanya. Tan Malaka juga harus mengadakan pengawasan supaya anggaran dasar, program dan taktik dari Komintern (Komunis Internasional) dan Profintern seperti yang telah ditentukan di kongres-kongres Moskwa diikuti oleh kaum komunis dunia. Dengan demikian tanggung-jawabnya sebagai wakil Komintern lebih berat dari keanggotaannya di PKI.

Sebagai seorang pemimpin yang masih sangat muda ia meletakkan tanggung jawab yang sangat berat pada pundaknya. Tan Malaka dan sebagian kawan-kawannya memisahkan diri dan kemudian memutuskan hubungan dengan PKI, Sardjono-Alimin-Musso.

Pemberontakan 1926 yang direkayasa dari Keputusan Prambanan yang berakibat bunuh diri bagi perjuangan nasional rakyat Indonesia melawan penjajah waktu itu. Pemberontakan 1926 hanya merupakan gejolak kerusuhan dan keributan kecil di beberapa daerah di Indonesia. Maka dengan mudah dalam waktu singkat pihak penjajah Belanda dapat mengakhirinya. Akibatnya ribuan pejuang politik ditangkap dan ditahan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh dan banyak yang dibuang ke Boven Digoel, Irian Jaya. Peristiwa ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menangkap, menahan dan membuang setiap orang yang melawan mereka, sekalipun bukan PKI. Maka perjaungan nasional mendapat pukulan yang sangat berat dan mengalami kemunduran besar serta lumpuh selama bertahun-tahun.

Tan Malaka yang berada di luar negeri pada waktu itu, berkumpul dengan beberapa temannya di Bangkok. Di ibu kota Thailand itu, bersama Soebakat dan Djamaludddin Tamin, Juni 1927 Tan Malaka memproklamasikan berdirinya Partai Republik Indonesia (PARI). Dua tahun sebelumnya Tan Malaka telah menulis “Menuju Republik Indonesia“. Itu ditunjukkan kepada para pejuang intelektual di Indonesia dan di negeri Belanda. Terbitnya buku itu pertama kali di Kowloon, Hong Kong, April 1925.

Prof. Mohammad Yamin, dalam karya tulisnya “Tan Malaka Bapak Republik Indonesia” memberi komentar: “Tak ubahnya daripada Jefferson Washington merancangkan Republik Amerika Serikat sebelum kemerdekaannya tercapai atau Rizal Bonifacio meramalkan Philippina sebelum revolusi Philippina pecah….”

Madilog

Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi (mind), kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata obyektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama.

Bagi Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang pokok dan pertama adalah bukti, walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika tapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkrit, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat menjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana.

Semua karya Tan Malaka dan permasalahannya didasari oleh kondisi Indonesia. Terutama rakyat Indonesia, situasi dan kondisi nusantara serta kebudayaan, sejarah lalu diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalahnya. Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang teoritis dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah dia cetuskan sejak tahun 1925 lewat Naar de Republiek Indonesia.

Jika membaca karya-karya Tan Malaka yang meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran (Gerpolek-Gerilya-Politik dan Ekonomi, 1948), maka akan ditemukan benang putih keilmiahan dan ke-Indonesia-an serta benang merah kemandirian, sikap konsisten yang jelas dalam gagasan-gagasan serta perjuangannya.

Pahlawan

Peristiwa 3 Juli 1946 yang didahului dengan penangkapan dan penahanan Tan Malaka bersama pimpinan Persatuan Perjuangan, di dalam penjara tanpa pernah diadili selama dua setengah tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR/PKI di Madiun, September 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara akibat peristiwa itu.

Di luar, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi Republik Indonesia akibat Perjanjian Linggajati 1947 dan Renville 1948, yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sutan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai MURBA, 7 November 1948 di Yogyakarta.

Pada tahun 1949 tepatnya bulan Februari Tan Malaka hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya di tengah-tengah perjuangan bersama Gerilya Pembela Proklamasi di Pethok, Kediri, Jawa Timur. Tapi akhirnya misteri tersebut terungkap juga dari penuturan Harry A. Poeze, seorang Sejarawan Belanda yang menyebutkan bahwa Tan Malaka ditembak mati pada tanggal 21 Februari 1949 atas perintah Letda Soekotjo dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya^[1].

Direktur Penerbitan Institut Kerajaan Belanda untuk Studi Karibia dan Asia Tenggara atau KITLV, Harry A Poeze kembali merilis hasil penelitiannya, bahwa Tan Malaka ditembak pasukan TNI di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri pada 21 Februari 1949.

Namun berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53, yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan bahwa Tan Malaka adalah seorang pahlawan kemerdekaan Nasional.

Tan Malaka dalam fiksi

Dengan julukan Patjar Merah Indonesia Tan Malaka merupakan tokoh utama beberapa roman picisan yang terbit di Medan. Roman-roman tersebut mengisahkan petualangan Patjar Merah, seorang aktivis politik yang memperjuangkan kemerdekaan Tanah Air-nya, Indonesia, dari kolonialisme Belanda. Karena kegiatannya itu, ia harus melarikan diri dari Indonesia dan menjadi buruan polisi rahasia internasional.

Salah satu roman Patjar Merah yang terkenal adalah roman karangan Matu Mona yang berjudul Spionnage-Dienst (Patjar Merah Indonesia). Nama Pacar Merah sendiri berasal dari karya Baronesse Orczy yang berjudul Scarlet Pimpernel, yang berkisah tentang pahlawan Revolusi Prancis.

Dalam cerita-cerita tersebut selain Tan Malaka muncul juga tokoh-tokoh PKI dan PARI lainnya, yaitu Muso (sebagai Paul Mussotte), Alimin (Ivan Alminsky), Semaun (Semounoff), Darsono (Darsnoff), Djamaluddin Tamin (Djalumin) dan Soebakat (Soe Beng Kiat).

Kisah-kisah fiksi ini turut memperkuat legenda Tan Malaka di Indonesia, terutama di Sumatera.

Beberapa judul kisah Patjar Merah:

• Matu Mona. Spionnage-Dienst (Patjar Merah Indonesia). Medan (1938)
• Matu Mona. Rol Patjar Merah Indonesia cs. Medan (1938)
• Emnast. Tan Malaka di Medan. Medan (1940)
• Tiga kali Patjar Merah Datang Membela (1940)
• Patjar Merah Kembali ke Tanah Air (1940)

Buku

Dari Pendjara ke Pendjara

• Menuju Republik Indonesia
• Dari Pendjara ke Pendjara, autobiografi
• Madilog
• Gerpolek

Pranala luar

• (id) “Arsip Tulisan Tan Malaka”
• (id) “Arsip Tulisan Tan Malaka dalam Bahasa Inggris”
• (id) Tan Malaka (1897-1949)
• (id) Manifesto Djakarta
• (id) Petualangan Pacar Merah Indonesia
• (id) Kisruh Ahli Waris Obor Revolusi
• (id) Tan Malaka, Sejak Agustus Itu
• (id) Gerilya Dua Sekawan
• (id) “Pemimpin Revolusioner Ala Tan Malaka”

Referensi

Laporan wartawan KOMPAS Agnes Rita Sulistyawaty/

Sabtu, 7 Maret 2009 | 16:31 WIB

Pelanduk ini memang berumah tak jauh dari patungnya Lenin. Matanya hewan ini cemerlang menandakan kecerdasan yang maha tangkas. Sikapnya seolah-olah mengukur kekuatan lawannya dan dengan sabar menanti tempo, bilamana dia bisa menghancur-luluhkan musuhnya dengan memakai segala kelemahan musuh itu, walaupun musuhnya itu seekor raja hutan… (Tan Malaka, Madilog, 1942)

Cerdik, taktis, dan komprehensif. Itulah sebuah gambaran perjuangan Tan Malaka semasa hidup. Perjuangan Tan Malaka meraih kemerdekaan, mimpi atas sebuah republik, dan penegakan kedaulatan rakyat, mempunyai nafas yang panjang. Dia tidak mudah goyah, pun tidak memberikan celah untuk kompromi dengan bangsa asing yang disebutnya penjajah.

Dia sadar betul bahwa musuh yang dihadapi saudara se-tanah air bukanlah musuh yang ringan. Bayangkanlah bagaimana seekor pelanduk tanpa bertaring tajam melawan raja hutan yang punya taring dan cakar tajam, serta auman yang menggetarkan hati!

Sejak tahun 1920-an, Tan Malaka mulai merakit gambaran republik di atas kertas. Sebelum Bung Hatta dan Soekarno menghasilkan karya tentang Negara Indonesia, Tan Malaka mendahului menuangkan pemikiran tentang Indonesia lewat Naar de Republiek-Indonesia atau Menuju Republik Indonesia, tahun 1924 di Canton.

Ketika baru membayangkan Republik Indonesia, Tan Malaka mengimajinasikan sebuah negara yang mandiri, berdaulat, dan kuat. Buah penanya lahir dari pemikiran dan pergumulan atas idaman Indonesia merdeka. Cita-cita kemerdekaan diinsyafinya sebagai sebuah proses panjang, bukan barang instan yang jadi dalam hitungan bulan.

Di luar negeri, di dalam penjara, maupun selama perjalanan dari kota ke kota di Indonesia, pikiran-pikiran untuk membangun satu tujuan kemerdekaan dan mendirikan sebuah negara Indonesia terus menggema dalam sosok yang kerap hadir di pelbagai kesempatan dengan beragam nama samaran itu.

Seluruh tenaga pria yang kerap memakai topi kebun dan celana selutut ini tercurah untuk membaca, bergumul dengan pemikirannya, serta menuliskan dalam berlembar-lembar catatan. Duabelas tulisan dilahirkan sebelum menginjak tahun 1945, dan belasan lain hadir saat memasuki masa perang revolusi Indonesia 1945 hingga ajal menjemput, 21 Februari enam puluh tahun silam.

Keinginan terbesar Tan Malaka untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat dilanjutkannya dengan tulisan-tulisan lain yang memang sengaja dilahirkannya demi kecerdasan bangsa.

Sebut saja Madilogakronim dari Materilineal, Dialektika, dan Logika yang merupakan penjabaran dari ilmu pengetahuan tentang ketiga hal tersebut sekaligus membangun rasa percaya diri demi menghindari ketergantungan kepada penjajah.

Tan Malaka tidak hanya bicara soal ideologi atau filsafat, namun juga memberikan buah pikirnya lewat berbagai pendekatan yang komprehensif. Jenderal Abdul Harris Nasution bahkan menganggap Tan Malaka sebagai tokoh ilmu militer Indonesia. Ide-ide tentang strategi perang, antara lain dituliskan Tan Malaka dalam Gerpolek, Gerilya, Politik, dan Ekonomi.

Oleh karena itu, terlepas dari pandangan politik seseorang, maka tokoh Tan Malaka juga harus dicatat sebagai tokoh ilmu militer Indonesia untuk selamanya, tulis Nasution di halaman muka buku Gerpolek yang diterbitkan Pusat Jajasan Massa, Jakarta, 1964.

Soal-soal ekonomi juga dipompakan Tan Malaka demi menunjang kedaulatan Indonesia. Dia bahkan berpendapat seluruh kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi sendiri sehingga tidak perlu lagi ketergantungan dengan penjajah.

Tan Malaka juga mengangankan tidak ada lagi kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi lewat hubungan dagang dengan penjajah, apalagi hutang. Ketergantungan ekonomi dengan negara lain dinilainya memperlemah kedaulatan bangsa dan menggadaikan bangsa ini.

Dia lebih cocok dengan kemandirian masyarakat. Pemikiran ekonomi Tan Malaka jalin-menjalin dengan Bung Hatta dan sejumlah tokoh lain, membentuk konsepsi eko nomi ideal Indonesia. Bila ekonomi yang dibayangkan para bapak bangsa itu dipegang teguh, niscaya Indonesia terhindar dari amukan badai krisis ekonomi kini.

Tan Malaka tidak hanya meminta para pejuang bangsa untuk mengangkat bambu runcing melawan meriam pe njajah. Dia juga mempelopori upaya pencerdasan masyarakat sekitar yang dinilainya penting dilakukan gerilyawan di waktu luang. Bagi Tan Malaka, kebodohan adalah salah satu pintu masuk penjajahan. Di sejumlah daerah seperti Semarang, Pekalongan, Bandung, dan Yogyakarta, Tan Malaka mendirikan sekolah untuk rakyat. Inilah contoh keberpihakan Tan Malaka kepada rakyaik badarai alias rakyat jelata.

Tanpa kenal lelah, pemuda kelahiran Pandan Gadang itu berbicara mengenai cita-cita negara Indonesia dengan masyarakatnya. Tidak ada cara diplomasi dalam kamus Tan Malaka. Sedikitpun upaya kerjasama dengan penjajah diharamkan olehnya.***********

PERDANA Menteri Sjahrir mulai memimpin kabinetnya pada 14 November 1945. Ada yang menarik di sini, bahwa meski sejak awal Republik Indonesia didesain dengan sistem presidensial, namun kabinet kedua yang dibentuk pascaproklamasi 17 Agustus 1945 memakai sistem parlementer.

Ini semua tak lepas dari situasi pada masa itu, ketika terjadi kevakuman kekuasaan, di mana Jepang sudah menyerah kalah dari sekutu, republik baru terbentuk dan konsolidasi di sana-sini. Situasi chaos, karena di banyak tempat para pemuda melucuti tentara Jepang dan merebut senjata mereka (banyak terjadi pertumpahan darah). Penyerangan dialami oleh orang-orang keturunan Eropa, China, Ambon dan Manado. Pasukan Inggris mulai mendarat di Jawa dan Belanda ikut di belakangnya.

Dalam situasi ini Sjahrir menerbitkan pamflet bertajuk Perjuangan Kita, yang isinya menegaskan asesment mengenai posisi Indonesia di tengah-tengah berbagai kekacauan ini karena para pemuda tidak bisa dikendalikan, juga dia mengecam mereka yang berkolaborasi dengan Jepang.

Pamflet ini beredar hanya beberapa hari setelah Soekarno menyusun kabinetnya, yang oleh Sjahrir dianggap berisikan para kolaborator (kecuali Amir Sjarifuddin/yang baru bebas dari tahanan Kempetai, dan RP Soerachman).

Mendikte Soekarno
Akhirnya, pada bulan Oktober Sjahrir sukses meyakinkan Soekarno dengan konsep dan sejumlah usulannya, yakni membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang kemudian akan menjadi badan penyusun UUD. Sjahrir juga mengusulkan pembentukan partai-partai politik. Kemudian dia meminta Soekarno membubarkan kabinet dan membentuk kabinet baru dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih oleh KNIP.

Langkahnya itu dilandasi pemikiran bahwa republik harus demokratis, bebas dari para kolaborator Jepang (untuk mengesankan bahwa Republik Indonesia bukan bentukan Jepang).

Maka pada Oktober 1945 terbentuklah dua partai sosialis (Partai Rakyat Sosialis pimpinan Sjahrir dan Partai Sosialis Indonesia pimpinan Amir Sjarifuddin) yang akhirnya bergabung menjadi Partai Sosialis. Kelompok agama juga membentuk Masjumi dan PNI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, dll, termasuk Partai Komunis Indonesia.

Dia memilih strategi diplomasi namun banyak ditentang. Apalagi Belanda juga berusaha bercokol kembali di bekas tanah jajahannya itu, dengan membatasi kekuasaan Republik Indonesia hanya di Pulau Jawa.

Pasukan Belanda mulai menduduki kembali Jakarta pada awal 1946, para pemimpin nyawanya terancam, dan akhirnya Soekarno, Hatta dan Sjahrir memindahkan pemerintahan ke Yogyakarta. Namun, dia tetap memilih melanjutkan negosiasi dan diplomasi. Pada saat inilah perlahan peran dwitunggal kembali menguat dalam pentas politik, dan Sjahrir digencet oleh kaum nasionalis.

Pada Juni 1946, Sjahrir diculik oleh kelompok Tan Malaka, ketika mengadakan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Semasa diculik inilah Soekarno memimpin pemerintahan. Namun, bulan Oktober Sjahrir dibebaskan dan dia membentuk pemerintahan ketiga, yang disusul dengan Perundingan Linggarjati yang menghasilkan keputusan Republik Indonesia hanya terdiri Jawa dan Sumatera, sementara wilayah di luar itu berada di bawah kontrol Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat.

Oleh KNIP Perjanjian Linggarjati ditolak. Akhirnya tiga bulan kemudian Sjahrir mundur dari PM, dia digantikan oleh wakilnya Amir Sjarifuddin yang lebih berhaluan komunis. Belanda kemudian melancarkan agresi pertama tahun 1947.

Pimpin Delri
Sejak itu Sjahrir tidak lagi menduduki jabatan resmi di pemerintahan. Namun, dia mewakili Republik Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti Inter-Asian Conference (New Delhi, Maret 1947) dan bertemu dengan Nehru yang kemudian menjadi sahabatnya.

Kemudian menjadi wakil delegasi RI pada sidang di PBB (tahun 1948 di Lake Success). Pada sidang ini dia berhasil mengangkat citra RI, dan uniknya perjalanan di AS itu dibiayai dari hasil penjualan candu dan kini melalui perwakilan Indonesia di Singapura.

Ketika Belanda melancarkan aksi polisionil kedua pada Desember 1948 dengan menduduki Yogyakarta, Sjahrir termasuk yang ditahan bersama Soekarno dan Hatta di Parapat, meski dia bukanlah pejabat negara.
Atas tekanan Amerika Serikat, akhirnya Belanda bersedia berunding dengan RI, dan kali ini bukan Sjahrir yang memimpin karena dia menolak tugas ini.

Ujung ini semua adalah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, dan upacara pengalihan kekuasaan itu berlangsung di Jakarta dan Denhaag. Namun, seperti juga ketika Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sjahrir tidak hadir pada peristiwa penting ini. (Sinar Harapan Edisi Senin 23 Februari2009)

Oleh : Kristanto Hartadi
Nama dan peran Sutan Sjahrir memang tidak terlalu banyak disebut dalam buku pelajaran sejarah Indonesia. Perannya yang tercatat menonjol adalah ketika dia menjadi perdana menteri (dilantik pada 14 November 1945 dan berumur selama dua tahun) di sebuah negara yang menganut sistem presidensial dan sejak itu perannya merosot. Dia menjalani tahanan semasa pemerintahan Presiden Soekarno (1962-hingga wafat pada 1966 di Zurich, Swiss). Sjahrir dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Namun, sesungguhnya Sjahrir termasuk tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di bidang diplomasi dan politik. Pada usianya yang ke-25 tahun, dia sudah berhasil memberi warna dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang membuatnya harus diasingkan. Pada usia 36 tahun, dia menjadi perdana menteri dan pada usia 40 tahun (1949) dia sudah mulai tersisih dari panggung utama politik Indonesia. Namun, pemikiran dan pengaruhnya tetap besar, khususnya dalam merekrut dan menempatkan kader-kader muda Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada berbagai posisi penting dan strategis.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sjahrir sudah menjadi salah satu intelektual muda di masa itu karena latar belakang pendidikannya yang cukup baik (sekolah-sekolah Belanda), di samping dia memang sangat cerdas. Pada usia 19 tahun, dia ikut ambil bagian dalam peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang mencetuskan satu tanah air Indonesia, berbangsa satu Indonesia, dan berbahasa satu Indonesia.

Sebelumnya, dia juga ikut bergabung dalam kelompok Pemuda Indonesia di mana Soekarno, yang adalah seniornya, juga ada di situ. Di sinilah dia mulai belajar politik. Dia tidak pernah ikut dalam kelompok-kelompok organisasi kedaerahan, visi dan orientasinya adalah modernitas dan nasionalisme Indonesia. Maka ketika dia membentuk PSI pun, itu sama sekali tidak mencerminkan ikatan-ikatan primordial, seperti agama dan Jawa atau luar Jawa (NU, Masjumi, dll) atau PNI (kaum abangan dan priyayi).

Tak Selesai Sekolah
Sjahrir pernah mengenyam pendidikan hukum di Belanda (Leiden) dan di sana dia aktif di Perhimpunan Indonesia (PI) bersama-sama Mohammad Hatta (tiba di Belanda tahun 1921 untuk belajar ekonomi). Di Belanda, kedua tokoh itu banyak menelurkan pemikiran dan gagasan untuk Indonesia ke depan.

Sjahrir pulang ke Indonesia tahun 1931 untuk mewakili Hatta membentuk partai politik yang kemudian diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) tanpa menyelesaikan pendidikan hukumnya–untuk hal yang satu ini Hatta pernah mengungkapkan penyesalannya bahwa juniornya ini tidak pernah meraih gelar Mr padahal dia lulus doktorandus ekonomi.

Sjahrir menjadi ketua pertama PNI sampai Hatta pulang dari Belanda. Semasa di PNI, Hatta menerbitkan manifesto partai bertajuk Ke Arah Indonesia Merdeka. Karya ini memang ditulis atas nama Hatta. Namun menurut Subadio Sastrosatomo dan Burhanuddin, gagasan manifesto itu berasal dari Sjahrir.
Sjahrir juga mengalami hidup di pembuangan dan penjara.

Tahun 1931, dia bersama-sama Soekarno dan Hatta menjalani hukuman penjara dan pengasingan selama delapan tahun, termasuk mendekam di Penjara Cipinang (10 bulan), dibuang ke Boven Digul (di Papua selama setahun), dan dipindahkan lagi ke Banda Neira. Kemudian, baru pulang ke Jawa tahun 1941, menjelang pecahnya Perang Pasifik dan pendudukan Jepang di Indonesia.

Anti-Jepang
Semasa pendudukan Jepang, Sjahrir aktif mengelola jaringan pergerakan kemerdekaan di berbagai lokasi di Jawa dan rutin menyusun dan menyebarkan berbagai materi propaganda, termasuk info yang diterima dari siaran luar negeri. Dia adalah tokoh yang sangat menentang kerjasama dengan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia.

Sjahrir lebih suka Indonesia secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang karena dia memang benci dengan Jepang dan fasisme, juga untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia menentang kekuatan Poros pada masa itu.

Penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok (14 Agustus 1945) dilakukan oleh, antara lain orang-orang Sjahrir dalam upaya memaksa kedua pemimpin itu mengubah pandangan mereka dan mau memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta pada 16 Agustus 1945 malam masih bertemu dengan Laksma Maeda di kediamannya dan keesokannya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, namun Sjahrir tidak hadir.

Satu Abad
Berkaitan dengan satu abad Sutan Sjahrir, Aristides Katoppo mengatakan, jalan kemerdekaan itu banyak, ada yang mau pakai kekerasan bersenjata, ada yang menggunakan diplomasi, dan ada yang mampu, bahkan mensinergikan dua itu walaupun tidak selalu sempurna. “Nah, sekarang kita menghadapi tantangan yang sama bahwa kalau Indonesia mau bangkit lagi, marilah kita menarik, memetik ilham, bukan dari legenda masa lalu,” ujarnya.

Makanya, kata Aristides, 100 tahun ini jangan dijudulkan mengenang pahlawan yang dilupakan. “Saya kira Bung Kecil, Sjahrir, tidak minta dipahlawankan. Tapi pejuang, ada yang sangat berhasil dan dielu-elukan. Ada juga yang kemudian tersisihkan, tapi tetap tidak bisa dikurangi dan dihilangkan makna perjuangannya. Nah, jadi sekali lagi, semua itu bisa memberi suatu hikmah dan jelas Sutan Sjahrir juga memberikan warna kepada didirikannya republik ini,” ujarnya. (Sinar Harapan Edisi Senin 23 Februari2009)