INDEPOLIS

Oleh : Syaiful Bahari (Ketua Dewan Pengurus Nasional PPR)

Beberapa waktu yang lalu Kanwil Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia NAD telah meloloskan 12 partai lokal sebagai bagian dari realisasi kesepakatan damai Aceh antara GAM dengan pemerintah Indonesia. Kehadiran partai lokal di Aceh secara tidak langsung menandai perubahan anatomi sistem kepartaian di Indonesia. Keberadaan partai lokal sebenarnya sudah lama dikenal di masa demokrasi parlementer pada tahun 1950-an seperti Partai Dayak di Kalimantan yang turut berpartisipasi dalam Pemilu 1955. Hanya saja sejak Orde Baru berkuasa dan jumlah partai dipangkas menjadi tiga partai (Golkar, PDI dan PPP), referensi tentang partai lokal hilang dari sistem kepartaian Indonesia yang kemudian lebih didominasi oleh wacana partai nasional.

Sampai saat ini walaupun partai lokal telah mendapatkan status legalnya dari pemerintah namun posisinya sebagai partai yang mempunyai hak untuk ikut serta dalam Pemilu belum memperoleh kepastian. Masih ada keengganan atau kekhawatiran dari partai-partai nasional melalui fraksinya di DPRD untuk tidak memberikan ruang gerak yang lebih luas pada partai lokal untuk memasuki arena politik Pemilu. Mengingat ketika Pilkada banyak kandidat dari partai-partai nasional dikalahkan oleh calon independen. Kenyataan ini membuat mereka untuk bersikap lebih hati-hati lagi dalam mengahadapi partai lokal dalam pemilihan legislatif. (more…)

Oleh: DR. Efrinaldi, M.Ag.

(Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang dan Peneliti pada The Center for Research and Development Studies (CRDS), Jakarta)

Paham  kemasyarakatan Islam bercorak sosialisme.  Islam menjunjung tinggi penegakan nilai-nilai keadilan. Bung Hatta (1902-1980), salah seorang Proklamator RI asal Minang, dalam karyanya yang monumental Islam, Society, Democracy and Peace (1955: 24) berpendapat bahwa umat Islam dari berbagai negeri berkewajiban untuk berjuang menegakkan keadilan sosial. Pada dasarnya keadilan sosial merupakan refleksi dari  keadilan Ilahi,  di mana tidak ada lagi kemiskinan, karena orang-orang miskin menjadi tanggung jawab dan perhatian bersama dari masyarakat.

Sosialisme muncul  sebagai suatu istilah umum bagi doktrin ekonomi dan filsafat politik yang menentang kemutlakan milik perseorangan, dan menyokong pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan umum. William L. Reese (1998: 713) mengemukakan bahwa  sosialisme (socious; comrade) merupakan  suatu istilah yang mengacu kepada suatu persekutuan, yang didirikan di atas prinsip kebersamaan dalam kepemilikan, baik soal produksi dan distribusi untuk kesejahteraan umum. (more…)

Oleh Syaiful Bahari

Gerakan sosial merupakan fenomena dan entitas sosial yang selalu terus berubah mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakat. Gerakan sosial bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah masyarakat modern. Kemunculannya telah lama dikenal seiring dengan menguatnya kontradiksi sosial-ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat yang akarnya ditemukan dalam sistem feodalisme atau pra kapitalisme. Pergeseran sistem masyarakat komunal ke masyarakat feodal sebagai penopang kekuasaan aristokrasi telah menciptakan dominasi dan stratifikasi sosial yang semakin jelas antara golongan kecil masyarakat yang menguasai dan menikmati hak-hak istimewa dalam relasi sosial-ekonomi atau “relasi produksi” menurut Marx dengan golongan mayoritas masyarakat yang tidak memiliki hak atau haknya terpinggirkan.

Gerakan sosial selalu dicirikan oleh adanya protes-protes yang bersifat sporadis, tidak dapat bertahan lama dan kurang terorganisir, dimana dalam gerakan tersebut tidak ada keanggotaan tetap dan tidak memiliki jalur atau jenjang keorganisasian yang dapat terus mereproduksi kekuatan gerakan. Ikatan yang dapat menyatukan orang-orang atau kelompok dalam gerakan lebih didasarkan pada keprihatinan, perasaan senasib dan kepentingan bersama. Namun gerakan sosial selalu mengalami pasang surut perubahan dan perkembangan. Tulisan ini secara umum ingin menjelaskan tentang kondisi yang melatar belakangi kemunculan gerakan sosial dan perkembangannya dari waktu ke waktu, serta bagaimana relasinya dengan kekuatan politik dan negara. (more…)

Social justice, sometimes called civil justice, refers to the concept of a society in which “justice” is achieved in every aspect of society, rather than merely the administration of law. It is generally thought of as a world which affords individuals and groups fair treatment and an impartial share of the benefits of society. (Different proponents of social justice have developed different interpretations of what constitutes fair treatment and an impartial share.) It can also refer to the distribution of advantages and disadvantages within a society.^{[citation needed]}

Social justice is both a philosophical debate and an important issue in politics, religion and civil society. Most individuals wish to live in a just society, but different political ideologies have different conceptions of what a ‘just society’ actually is. The term “social justice” is often employed by the political left to describe a society with a greater degree of economic egalitarianism, which may be achieved through progressive taxation, income redistribution, or even property redistribution, policies aimed toward achieving that which developmental economists refer to as equality of opportunity and equality of outcome.

Social justice features as an apolitical philosophical concept (insofar as any philosophical analysis of politics can be free from bias) in much of John Rawls‘ writing. It is a part of Catholic social teaching and is one of the Four Pillars of the Green Party upheld by the worldwide green parties. Some of the tenets of social justice have been adopted by those who lie on the left or center-left of the political spectrum (e.g. socialists, social democrats, etc). Social justice is also a concept that some use to describe the movement towards a socially just world. In this context, social justice is based on the concepts of human rights and equality. (more…)

Oleh : Syaiful Bahari (Ketua Dewan Pengurus Nasional PPR)

Setiap kali diskusi atau seminar  selalu mengemuka pertanyaan mengapa “gerakan kiri” atau “partai kiri” sampai saat ini belum muncul di Indonesia? Sekalipun itu partai-partai yang lebih moderat seperti Partai Sosial Demokrat. Bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Latin Amerika dan Asia lainnya gerakan politik kiri di Indonesia jauh tertinggal walaupun sudah memasuki fase demokrasi yang dimulai sejak tahun 1999 melalui Pemilu multi partai sederhana. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sulitnya pertumbuhan kekuatan kiri di Indonesia baik dalam arena politik nasional maupun gerakan sosial? Tulisan ini sedikit memberikan refleksi mengapa kondisi seperti ini kita alami.

Dapat dikatakan tradisi gerakan politik kiri di Indonesia telah hilang sejak tahun 1965. Bila tahun 1926 dan 1948 penghancuran gerakan kiri dilakukan hanya terbatas pada PKI yang dituding sebagai pelaku pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintah Republik yang baru lahir Agustus 1945, maka pada tahun 1965 penghancuran gerakan kiri dilakukan secara massif dan sistematis oleh rezim Orde Baru (Orba). Tidak hanya PKI beserta Ormas-ormasnya saja yang dimusnahkan, tetapi hampir semua kekuatan massa dan politik yang menganut paham kiri walaupun dalam prakteknya berseberangan dengan PKI turut serta terkena imbas gerakan pembersihan kekuatan kiri yang dilakukan oleh rezim Orba. (more…)