INDEPOLIS

Pada tanggal 15 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang bersidang di Pejambon, terlibat dalam debat panas (lihat Risalah Sidang BPUPKI, SetNeg R.I. 1992): Haruskah kebebasan-kebebasan demokratis—hak menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tertulis, hak berkumpul dan hak berserikat—ditetapkan dalam undang-undang dasar atau tidak? Sukarno (dan Supomo) dengan gigih menolak, sedangkan Hatta (Muhammad Yamin, dan lain-lain) mendukung.

Menarik sekali melihat argumentasi masing-masing. Sukarno mendasarkan penolakannya pada dua argumen. Pertama, menyatakan bahwa warga negara secara individual memiliki hak-hak dasar tertentu sama dengan membuka pintu bagi individualisme: “Kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu” (Risalah 207). Kedua, menurut Sukarno, rakyat memerlukan keadilan sosial, padahal kebebasan-kebebasan itu “tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan”. (more…)

Oleh : Ibrahim Isa

Berargumentasi, memberikan alasan wajar dan masuk akal, dengan kepala dingin melakukan perdebatan, tanpa terjerumus dalam vulgarisme atau hujatan pribadi, —- mengenai suatu ide atau konsep ekonomi/politik, itu pasti ada maanfaatnya! Lebih-lebih bila hal itu mengenai masalah begitu penting dan menyangkut nasib rakyat, seperti halnya mengenai ‘JALAN SOSIALIS’.

Sebelum tulisan ini dilanjutkan, baik kiranya dikemukakan di sini suatu pandangan: Bahwa adalah MUSTAHIL hendak membangun SOSIALISME di INDONESIA, TANPA MEMOBILISASI SEMUA PENDUKUNG SOSIALISME yang terdapat di kalangan masyrakat.*** (more…)

Oleh : Ivan Hadar

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 di Indonesia cukup menarik karena diwarnai perdebatan terkait ideologi ekonomi para pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).

Boediono yang berpasangan dengan SBY ditengarai banyak pihak sebagai salah satu pengusung utama ekonomi neoliberal di Indonesia. Tuduhan yang langsung dibantah lewat pidato politik saat deklarasi pencalonannya sebagai wapres mendampingi SBY.

Sebagai pemahaman awal, kalau dalam liberalisme klasik manusia dipandang sebagai homo economicus dalam kegiatan ekonomi, dalam agenda neoliberalisme manusia dilihat sebagai makhluk ekonomi dalam semua aspek kehidupan mencakup bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya.Ketika dibatasi pada bidang ekonomi, neoliberalisme juga disebut sebagai “fundamentalisme pasar”. (more…)