INDEPOLIS

(Bagian 1) – Dikutip dari Buku Saku Membangun Sosial Demokrasi Indonesia – INDEPOLIS-FES Indonesia

1. Pengantar

Reformasi 1998 telah mendorong bangsa Indonesia memasuki tahap demokratisasi. Sebagian besar pengamat menilai proses demokratisasi di Indonesia dianggap sukses dengan bukti mampu meliberalisasikan sistem politik dalam waktu cepat terhadap warisan rezim Orde Baru yang berwatak otoriter dan sentralistik.

Dalam sepuluh kali Pemilu di Indonesia (1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009), Pemilu 1955 patut dicatat dan dibanggakan sebagai Pemilu yang pertama kali berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Memiliki tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat, misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Setelah 1955, hanya Pemilu 1999 yang dinilai paling demokratis, yakni Pemilu yang banyak diikuti oleh partai-partai politik dan tingkat partisipasi pemilih, termasuk pemilih perempuan, yang tinggi. Pemilu tersebut secara radikal telah memperkenalkan struktur politik di Indonesia.

Perubahan lain yang mencolok adalah diselenggarakannya Pemilihan Preseiden/Pilpres dan Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada secara langsung baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya ketika di bawah kekuasaan Orde Baru. Demikian juga dengan kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang kini secara bebas menyuarakan aspirasinya tanpa khawatir dibredel pemerintah. Peran militer yang semasa Orde Baru sangat dominan dan ditakutkan, di bawah Orde Reformasi dikembalikan kepada peran dan fungsinya sebagai institusi pertahanan negara.

Perubahan situasi politik yang dialami Indonesia pada pasca Reformasi tidak terlepas dari arus gelombang demokratisasi yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya yang selama ini kebanyakan di bawah rezim otoriter. Ciri utama dari perubahan tersebut adalah menciptakan liberalisasi di bidang politik, hukum dan pemerintahan. Di Indonesia isu desentralisasi dan otonomi daerah menjadi bagian penting dari agenda demokratisasi. Read the rest of this entry →

Freedom and Soscial Justice an Exhibition Social Democracy

Ideologi Sosial Demokrasi (Sosdem) sebagai cita-cita politik bukanlah gagasan yang baru di Indonesia. Sosdem telah lahir dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sosdem menjadi bagian inspirasi politik kaum pergerakan dalam melawan kolonialisme Belanda dan ketika pembentukan Republik Indonesia. UUD 1945 Pasal 33, Pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 merupakan cermin cita-cita kehadiran Negara Sosdem di Indonesia yakni Negara Kesejahteraan.

Hanya saja sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi sekarang ini yang menjadi era kematian ideologi dan politik aliran di Indonesia, pemikiran sosdem tidak lagi berkembang dan tetap terkubur. Ada beberapa faktor mengapa pemikiran sosdem kurang berkembang terutama di kalangan generasi baru pasca 1965.

Registrasi Peserta

Karena itu masih diperlukan rekonstruksi teori dan model sosdem berdasarkan kontekstualisasi dengan realitas sosial-ekonomi-politik-budaya masyarakat Indonesia. Gerakan sosdem di Indonesia perlu melakukan upaya yang lebih keras dan serius, tidak hanya menjelaskan apa perbedaannya dengan komunisme dan kiri anarkis lainnya, tetapi juga membangun sendiri ideologi sosdem yang cocok dengan bumi Indonesia yang masih bersifat agraris dan belum menuntaskan transformasi industrinya.

Salah Satu Sessi Diskusi

Untuk menjawab tantang di atas, Institute Democracy and Political Justice (INDEPOLIS) bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia serta beberapa kalangan organisasi gerakan lainnya seperti Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia (FSPMI), Universitas Parahyangan Bandung, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Perhimpunan Penggerak Advokasi Kerakyatan untuk Keadilan Sosial (PERGERAKAN) dan Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) menyelenggarakan kegiatan Pameran Sosial Demokrasi, dengan thema : “Sosial Demokrasi Indonesia : Bukan Gagasan Baru, Namun Kalah Bersaing”, (Belajar dari Pengalaman Jerman).

Pameran yang digelar semala tiga hari (11 – 13 Nopember 2009) di Auditorium Universitas Parahyangan Bandung itu, dihadiri oleh 519 orang pengunjung (380 laki-laki; 139 perempuan) dari berbagai kalangan, antara lain Mahasiswa dan Dosen, Organisasi Rakyat (petani dan masyarakat adat), pengurus dan anggota partai politik, media massa, seniman dan masyarakat lainnya.***

Pada tanggal 15 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang bersidang di Pejambon, terlibat dalam debat panas (lihat Risalah Sidang BPUPKI, SetNeg R.I. 1992): Haruskah kebebasan-kebebasan demokratis—hak menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tertulis, hak berkumpul dan hak berserikat—ditetapkan dalam undang-undang dasar atau tidak? Sukarno (dan Supomo) dengan gigih menolak, sedangkan Hatta (Muhammad Yamin, dan lain-lain) mendukung.

Menarik sekali melihat argumentasi masing-masing. Sukarno mendasarkan penolakannya pada dua argumen. Pertama, menyatakan bahwa warga negara secara individual memiliki hak-hak dasar tertentu sama dengan membuka pintu bagi individualisme: “Kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu” (Risalah 207). Kedua, menurut Sukarno, rakyat memerlukan keadilan sosial, padahal kebebasan-kebebasan itu “tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan”. Read the rest of this entry →

Oleh : Ibrahim Isa

Berargumentasi, memberikan alasan wajar dan masuk akal, dengan kepala dingin melakukan perdebatan, tanpa terjerumus dalam vulgarisme atau hujatan pribadi, —- mengenai suatu ide atau konsep ekonomi/politik, itu pasti ada maanfaatnya! Lebih-lebih bila hal itu mengenai masalah begitu penting dan menyangkut nasib rakyat, seperti halnya mengenai ‘JALAN SOSIALIS’.

Sebelum tulisan ini dilanjutkan, baik kiranya dikemukakan di sini suatu pandangan: Bahwa adalah MUSTAHIL hendak membangun SOSIALISME di INDONESIA, TANPA MEMOBILISASI SEMUA PENDUKUNG SOSIALISME yang terdapat di kalangan masyrakat.*** Read the rest of this entry →

Oleh : Ivan Hadar

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 di Indonesia cukup menarik karena diwarnai perdebatan terkait ideologi ekonomi para pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).

Boediono yang berpasangan dengan SBY ditengarai banyak pihak sebagai salah satu pengusung utama ekonomi neoliberal di Indonesia. Tuduhan yang langsung dibantah lewat pidato politik saat deklarasi pencalonannya sebagai wapres mendampingi SBY.

Sebagai pemahaman awal, kalau dalam liberalisme klasik manusia dipandang sebagai homo economicus dalam kegiatan ekonomi, dalam agenda neoliberalisme manusia dilihat sebagai makhluk ekonomi dalam semua aspek kehidupan mencakup bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya.Ketika dibatasi pada bidang ekonomi, neoliberalisme juga disebut sebagai “fundamentalisme pasar”. Read the rest of this entry →